Bolehkah PNS Merangkap Jadi Pengacara

Pertanyaan :

Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat?

Bolehkah PNS merangkap jabatan lain misalnya PNS pada badan peradilan merangkap advokat atau penasihat hukum?

Jawaban :

Pengaturan tentang Pegawai Negeri diantaranya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 43/1999, pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, PNS termasuk kelompok pegawai negeri.

Larangan-larangan rangkap jabatan untuk pegawai negeri yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1.    Pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (Pasal 3 ayat (3) UU 43/1999)

2.    PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional (Pasal 4 angka 3 PP 53/2010)

3.    PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing (Pasal 4 angka 4 PP 53/2010)

Larangan seorang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat diangkat menjadi advokat diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Selain dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat, larangan merangkap profesi advokat dengan pegawai negeri atau pejabat negara juga termuat dalam Pasal 5 huruf c Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Angka 7 huruf b Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Magang.

Jadi berdasarkan UU Advokat, seorang PNS, termasuk yang bekerja di lingkungan badan peradilan, tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2.    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5.    Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat 

Sumber : http://www.hukumonline.com