Translate

ADVERTISE



 
 3238


IMG 20160504 WA0013 640x360
JAKARTA - Kabar gembira untuk para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Meskipun pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak bisa secara otomatis, namun pemerintah telah memastikan bahwa mereka akan diangkat menjadi CPNS.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (04/05). "Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," ujarnya.
Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun test utk bidan PTT Dan Dokter bukan utk menggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa2 pengabdian dan pengorbanannya. "Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.
Ditambahkan, apabila pada tahun anggaran 2016 belym dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya. "Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," tegasnya.
Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia. Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. "Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda," ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)


Related Posts:

  • PNS Ngamar.... Untung Bukan di CimahiRIAUPOS.CO - Entah karena kesepian atau jarang dibelai, seorang guru PNS HI (33) nekat berselingkuh dengan seoran penilik sekolah MR (50). Peselingkuhan kedua PNS ini dibongkar langsung oleh anak MR setelah keduanya berduaan … Read More
  • Hubungan Antara RKA SKPD dengan Renstra, Renja, dan PBK A.      LATAR BELAKANG  Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran, dalam hal ini RKA SKPD, adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja.  Penganggaran… Read More
  • SAKIP dan LAKIP sebagai Tolak Ukur PNS SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akunt… Read More
  • Panduan Menyusun LAKIPLAKIP? Apa sih LAKIP itu? Bagi yang bekerja di instansi pemerintah, utamanya di bidang organisasi/tata laksana, LAKIP cukup akrab di telinga. Bukan cuma itu, menyusun LAKIP mungkin adalah pekerjaan sehari-sehari. LA… Read More
  • Opini Badan Pemeriksa Keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni … Read More

0 comments:

Total Pageviews

65959

Lokasi Pengunjung

Followers

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *